Mengenai Saya

Foto saya
My formal education : SMPN 4 Bekasi, SMAN 4 Bekasi. I'm a university student in Gunadarma University. Faculty of Economics. Bachelor Degree of Management. Strata 1. Class 3 EA 10 ( superior class ). NPM 10208241 Please visit http://10208241.student.gunadarma.ac.id/kursus.html http://10208241.student.gunadarma.ac.id/tugas.html My handphone number +62 856 9755 2992. Give priority to education. Competence, idea, initiative, optimist, logical, spirit. Working with professionalism. I believe with my ability..

Rabu, 29 Desember 2010

Prinsip Otonomi Daerah

 Prinsip Otonomi Daerah

Mata Kuliah Softskill : Pendidikan Kewarganegaraan 




Ada beberapa hal yang menjadi prinsip didalam otonomi daerah, antara lain :
  • Otonomi adalah pemberian keleluasaan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerah secara mandiri ( self governing ) sesuai situasi, kondisi, dan karakteristik daerah dalam lingkup wilayah negara. Otonomi berkaitan dengan kemampuan daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
  • Otonomi daerah menjalankan otonomi seluas – luasnya dalam arti bahwa daerah diberi kewenangan mengatur dan mengurus semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan Pemerintahan Pusat. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk member pelayanan, peningkatan peran serta prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat.
  • Dalam menerapkan otonomi seluas – luasnya, didasarkan pada prinsip otonomi yang nyata, bertanggung jawab, dinamis, dan serasi. Otonomi nyata berarti bahwa pemberian otonomi daerah harus didasarkan pada factor – factor keadaan setempat yang memang benar – benar dapat menjamin daerah bersangkutan mampu secara nyata mengatur rumah tangganya sendiri. Otonomi yang bertanggung jawab dalam arti bahwa pemberian otonomi benar – benar sejalan dengan tujuannya untuk melancarkan pembangunan yang tersebar di seluruh pelosok tanah air, yang pada akhirnya dapat mewujudkan kesejahteraan rakyat secara adil dan merata. Otonomi yang dinamis dalam arti bahwa otonomi daerah tidak tetap, tetapi dapat berubah, bertambah apabila pemerintah pusat menambah penyerahan urusannya kepada daerah, dan berkurang apabila urusan daerah yang bersangkutan sudah menyangkut urusan nasional atau daerah tidak mampu lagi mengurusi urusan yang sudah diserahkan, maka urusan tersebut dapat ditarik menjadi urusan pemerintah pusat kembali. Otonomi yang serasidalam arti bahwa pelaksanaan pembangunan tetap dijaga keseimbangan antara daerah dan pemerintah pusat agar tidak terjadi ketimpangan satu daerah dengan daerah lain. Otonomi daerah diselenggarakan untuk menjamin keutuhan wilayah negara dan tetap tegaknya NKRI dalam rangka mewujudkan tujuan negara.
  • Dalam menjalankan otonomi daerah, baik pemerintah pusat maupun daerah memegang teguh prinsip berkeadilan dan berkeadaban, kegotongroyongan membangun kesejahteraan daerah dan masyarakat, permusyawaratan dan meniadakan ketimpangan social – ekonomi serta ketimpangan antar daerah.
Pembagian Urusan Pemerintahan
Pembagian dan pendistribusian kekuasaan atau wewenang dalam suatu pemerintahan diatur secara hprisontal dalam nemtuk kekuasaan legislative, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif, sedangkan pendistribusian secara vertical diatur dalam bentuk pelimpahan kekuasaan Pemerintah Pusat kepada Daerah. Otonomi daerah merupakan pola pendistribusian kekuasaan secara vertical atau wewenang pemerintah pusat dan daerah.
Berdasarkan undang – undang no. 3 tahun 2004 tentang pemerintaan daerah, kewenangan daerah mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan – keamanan, peradilan ( yustisi ), moneter dan fiscal nasional, dan agama.
Dalam urusan pemerintahan, yang menjadi kewenangan pemerintah pusat di luar urusan pemerintahan, pemerintah pusat dapat :
  • Menyelenggarakan sendiri sebagian urusan pemerintahan,
  • Melimpahkan sebagian urusan pemerintahan pusat kepada Gubernur selaku wakil pemerintah pusat, atau
  • Menugaskan sebagian urusan kepada pemerintahan daerah dan atau pemerintahan desa berdasarkan atas tugas pembantuan.
Penyelenggaraan urusan pemerintahan dibagi berdasarkan criteria eksternalitas dan efisien dengan memperhatikan keserasian hubungan antar susunan pemerintahan. Penyelenggaraan urusan pemerintahan tersebut merupakan pelaksanaan hubungan kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota, atau antar Pemerintahan Daerah yang saling terkait, tergantung, dan sinergis sebagai satu system pemerintahan. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah, yang diselenggarakan berdasarkan criteria diatas, terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan. Penyelenggaraan urusan yang bersifat wajib yang berpedoman pada standar pelayanan minimal dilaksanakan secara bertahap dan ditetapkan oleh pemerintah pusat.
Urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah disertai dengan sumber pendanaan, pengalihan sarana dan prasarana, serta kepegawaian sesuai dengan urusan yang disentralisasikan. Urusan yang dilimpahkan kepada gubernur disertai dengan pendanaan sesuai dengan urusan yang didekonsentrasikan.
Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah provinsi merupakan urusan dalam skala provinsi, meliputi :
  • Perencanaan dan pengendalian pembangunan,
  • Perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang,
  • Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat,
  • Penyediaan sarana dan prasarana umum,
  • Penanganan bidang kesehatan,
  • Penyelenggaraan pendidikan dan alokasi sumber daya manusia potensial,
  • Penanggulangan masalah social lalu lintas Kabupaten / Kota,
  • Pelayanan bidang ketenagakerjaan lintas Kabupaten/ Kota,
  • Dll.
Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah untuk Kabupaten/ Kota merupakan urusan yang berskala Kabupaten/ Kota meliputi :
  • Perencanaan dan pengendalian pembangunan,
  • Perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang,
  • Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat,
  • Penyedia sarana dan prasarana umum,
  • Penanganan bidang kesehatan,
  • Dll.
Kewenangan daerah untuk mengelola sumber daya di wilayah laut, meliputi :
  • Eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan laut,
  • Pengaturan administrative,
  • Pengaturan tata ruang,
  • Penegakkan hukum terhadap peraturan yang dikeluarkan oleh daerah atau yang dilimpahkan kewenangannya oleh pemerintah pusat,
  • Ikut serta dalam pemeliharaan keamanan, serta
  • Ikut serta dalam pertahanan kedaulatan negara.
Penyelenggaraan pemerintahan berpedoman pada asas umum penyelenggaraan negara yang terdiri atas :
  • Asas kepastian hukum,
  • Asas tertib penyelenggaraan negara,
  • Asas kepentingan umum,
  • Asas keterbukaan,
  • Asas proporsionalitas,
  • Asas profesionalitas,
  • Asas akuntabilitas,
  • Asas efisiensi,
  • Asas efektivitas.


Berdasar pada UU No.22/1999 prinsip-prinsip pelaksanaan Otonomi Daerah adalah sebagai berikut :
1.       Penyelenggaraan Otonomi Daerah dilaksanakan dengan memperhatikan aspek-aspek demokrasi, keadilan, pemerataan, serta potensi dan keanekaragaman daerah.
2.       Pelaksanaan Otonomi Daerah didasarkan pada otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab
3.       Pelaksanaan Otonomi Daerah yang luas dan utuh diletakkan pada daerah Kabupaten dan daerahKota, sedang Otonomi Daerah Propinsi merupakan Otonomi Terbatas.
4.       Pelaksanaan Otonomi Daerah harus sesuai dengan Konstitusi negara sehingga tetap terjamin hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah.
5.       Pelaksanaan Otonomi Daerah harus lebih meningkatkan kemandirian Daerah Otonom, dan karenanya dalam daerah Kabupaten dan daerah Kota tidak ada lagi wilayah administrasi.
6.       Kawasan khusus yang dibina oleh Pemerintah atau pihak lain seperti Badan Otorita, Kawasan Pelabuhan, Kawasan Pertambangan, Kawasan Kehutanan, Kawasan Perkotaan Baru, Kawasan Wisata dan semacamnya berlaku ketentuan peraturan Daerah Otonom.
7.       Pelaksanaan Otonomi Daerah harus lebih meningkatkan peranan dan fungsi badan legislatif daerah, baik sebagai fungsi legislasi, fungsi pengawas maupun fungsi anggaran atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
8.       Pelaksanaan asas dekonsentrasi diletakkan pada daerah Propinsi dalam kedudukannya sebagai Wilayah Administrasi untuk memelaksanakan kewenangan pemerintahan tertentu yang dilimpahkan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah.
9.       Pelaksanaan asas tugas pembantuan dimungkinkan, tidak hanya dari Pemerintah Daerah kepada Desa yang disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaan dan mempertanggungjawabkan kepada yang menugaskan.